Agen Poker Terbesar - Jaksa Agung HM Prasetyo dinilai telah menodai perjuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang hukum yang tertuang dalam Nawacita. Atas perbuatannya itu, Koalisi Pemuda Antisuap (Kopas) pun menuntut Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo.
Menurut Koordinator Kopas, Wawan Muliawan, buruknya kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah Prasetyo merupakan buntut konflik kepentingan,Seperti yang dilansir oleh Agen Poker Terbesar Pokercino.com
"Jaksa Agung terlibat dalam pertikaian politik. Akibatnya proses hukum menjadi budak kekuasaan, utamanya kepentingan Prasetyo sebagai kader Partai Nasdem," katanya kepada wartawan, Rabu (16/12/2015).
Wawan menegaskan, tuntutan Kopas bukan isapan jempol karena bisa dilihat sendiri dari berbagai rangkaian tindakan Prasetyo. Pertama, Prasetyo terindikasi berada dalam konstelasi kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, OC Kaligis, dan mantan Sekjen Partai Nasdem, Rio Capella.
Keterkaitan Rio, OC Kaligis dan Prasetyo sebagai kader Partai Nasdem tidak dapat dikesampingkan. "Tidak mungkin Prasetyo clear, saat OCK dan Rio menjanjikan penyelesaian kasus Gatot di kejaksaan dengan mengabaikan Prasetyo yang juga berasal dari partai yang sama", katanya.
Kedua, Prasetyo dinilai tendensius lantaran tiba-tiba mengumumkan penyelidikan kasus Setya Novanto yang masih dalam pemeriksaan etik di DPR.
"Kasus Setya Novanto menunjukan Prasetyo menjalankan fungsi ganda sebagai penegak hukum di bawah presiden, dan kader partai yang harus agresif menyikapi lawan politik," imbuhnya.
Terakhir, Prasetyo membiarkan sepak terjang anak buahnya yang mengungkit kasus pajak yang sudah kadaluarsa. Kasus pajak yang dimaksud yakni kasus Mobile 8 yang melibatkan pengusaha Hary Tanoesoedibjo.
Menurut Wawan, kasus pajak tersebut seperti yang sudah beredar di media massa, adalah masalah yang tidak pernah ada, karena SKP Pajak sudah dikeluarkan oleh kantor pajak terkait.
"Apa analisa Prasetyo memperkarakan hal yang tidak pernah bermasalah dalam sudut pandang hukum pajak? Inilah yang melukai Nawacita Presiden", katanya.
Untuk itu, Kopas menuntut Presiden Jokowi segera mengganti Jaksa Agung HM Prasetyo agar penegakkan hukum di Tanah Air lebih bisa mengedepankan rasa keadilan.
"Kami akan mendatangi presiden segera. Tidak bisa kita biarkan presiden dalam situasi yang bahaya seperti ini," pungkasnya.(MC)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar