 |
| www.pokersuperman.net |
Agen Poker Terpercaya - Pilihan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutasi 85 perwira tinggi (pati) jelang pergantiannya menjadi sorotan. Jenderal Gatot memastikan dirinya tak melakukan pelanggaran etika.
"Kalau itu (keputusan mutasi 85 pati disebut) ujug-ujug saya keluarkan tanggal 5 (Desember), itu tidak tepat," kata Gatot di lobi Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).
Gatot menyebut keputusan melakukan mutasi pati besar-besaran telah diambilnya sebelum adanya kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai penggantinya. Keputusan mutasi 85 pati dia katakan sudah melalui prosedur yang legal.
"Jadi sejarahnya begini, bahwa proses pengeluaran keputusan perwira tinggi itu melalui proses bertahap, bertingkat, legalitas sesuai dengan prosedur," jelas Gatot.
"Tanggal 30 November itu diadakan (sidang) Wanjakti yang diwakili wakil KSAU, wakil KSAD dan wakil KSAL. Kemudian tanggal 4 (Desember) kami rapat. Pada saat rapat kami belum tahu (Presiden mengajukan pergantian Panglima TNI dengan kandidat Marsekal Hadi)," sambung dia.
Gatot mengatakan jika dia tahu pihak Istana telah melakukan proses pergantian Panglima TNI, dia tidak akan mengambil keputusan memutasi 85 pati TNI. Dia menyebut tak diberi tahu presiden soal pemilihan Hadi.
"Ya belum tahu karena ditanyakan tadi, bahwa saya tidak diberitahu Presiden. Kalau saya diberitahu nanti (ada proses pergantian Panglima TNI), sejak itu saya tidak boleh (melakukan mutasi)," ujar Gatot.
Gatot menerangkan kabar Presiden telah mengajukan nama penggantinya didapat dari Mensesneg Pratikno usai rapat mutasi pati selesai. Surat soal pergantian Panglima TNI diantar Pratikno ke DPR pada Senin (4/12) pagi.
"Saya tahunya sama Pak Hadi, rapat selesai, semua paraf, kemudian saya ditelepon oleh Pak Pratikno. Menyampaikan 'Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Pak Presiden kepada DPR, mencalonkan Pak Hadi," terang Gatot.
"Prosesnya berlangsung, sudah paraf semuanya," imbuh jenderal bintang empat itu.
Permasalahan mutasi pati jelang masa pensiun menurut Gatot tidak melanggar aturan di TNI karena dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI secara de facto. Tetapi secara etika, diakui dia, seorang pimpinan tak elok melakukan mutasi jelang masa pensiunnya.
"Jadi kalau saya mengeluarkan (surat keputusan mutasi) tanggal 5 (Desember) atau hari ini itu, walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 sudah diparaf," tutur Gatot.
Sebelumnya diberitakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan pensiun pada Maret 2018. Menjelang diganti, Gatot merombak 85 jajaran perwira di tubuh TNI.
"Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI," tulis keterangan resmi TNI yang diterima detikcom, Selasa (5/12/2017).
Surat itu tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Salinan surat tersebut ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menhan, Kepala BIN, hingga Ketua Mahkamah Agung.
Mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
Edy mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edy akan diisi Mayjen TNI Sudirman, yang semula menjabat ASops KSAD.
"Tanggal 30 November itu diadakan (sidang) Wanjakti yang diwakili wakil KSAU, wakil KSAD dan wakil KSAL. Kemudian tanggal 4 (Desember) kami rapat. Pada saat rapat kami belum tahu (Presiden mengajukan pergantian Panglima TNI dengan kandidat Marsekal Hadi)," sambung dia.
Gatot mengatakan jika dia tahu pihak Istana telah melakukan proses pergantian Panglima TNI, dia tidak akan mengambil keputusan memutasi 85 pati TNI. Dia menyebut tak diberi tahu presiden soal pemilihan Hadi.
"Ya belum tahu karena ditanyakan tadi, bahwa saya tidak diberitahu Presiden. Kalau saya diberitahu nanti (ada proses pergantian Panglima TNI), sejak itu saya tidak boleh (melakukan mutasi)," ujar Gatot.
Gatot menerangkan kabar Presiden telah mengajukan nama penggantinya didapat dari Mensesneg Pratikno usai rapat mutasi pati selesai. Surat soal pergantian Panglima TNI diantar Pratikno ke DPR pada Senin (4/12) pagi.
"Saya tahunya sama Pak Hadi, rapat selesai, semua paraf, kemudian saya ditelepon oleh Pak Pratikno. Menyampaikan 'Pak Panglima, saya sudah menyerahkan surat Pak Presiden kepada DPR, mencalonkan Pak Hadi," terang Gatot.
"Prosesnya berlangsung, sudah paraf semuanya," imbuh jenderal bintang empat itu.
Permasalahan mutasi pati jelang masa pensiun menurut Gatot tidak melanggar aturan di TNI karena dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI secara de facto. Tetapi secara etika, diakui dia, seorang pimpinan tak elok melakukan mutasi jelang masa pensiunnya.
"Jadi kalau saya mengeluarkan (surat keputusan mutasi) tanggal 5 (Desember) atau hari ini itu, walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 sudah diparaf," tutur Gatot.
Sebelumnya diberitakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan pensiun pada Maret 2018. Menjelang diganti, Gatot merombak 85 jajaran perwira di tubuh TNI.
"Mutasi jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI," tulis keterangan resmi TNI yang diterima detikcom, Selasa (5/12/2017).
Surat itu tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017. Salinan surat tersebut ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menhan, Kepala BIN, hingga Ketua Mahkamah Agung.
Mutasi jabatan 85 Perwira Tinggi (Pati) TNI terdiri dari 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 Pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 Pati jajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu yang dimutasi adalah Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD.
Edy mengajukan pensiun dini untuk maju ke Pilgub Sumatera Utara 2018. Jabatan Edy akan diisi Mayjen TNI Sudirman, yang semula menjabat ASops KSAD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar